Bima, Kisruh soal proyek DI Pelaparado senilai Rp. 22,2 Miliar sedang ramai dibahas publik. Baik di sosial media ataupun dunia nyata, terlebih lagi melalui pemberitaan media Alat berat sedang beroperasi di lokasi pekerjaanHari pertama pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAM Pela-Parado dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai BWS Nusa Tenggara I diwarnai itu disebabkan pengklaiman oleh pihak lain selain pemilik PT pemenang tender. Yakni mantan Kepala Cabang PT. Bumi Palapa Perkasa, Sumarno dkk."Berdasarkan akta pendirian cabang Kota Bima, Nusa Tenggara Barat atas nama Sumarno, dengan nomor 06 tanggal 13 Januari 2021, Notaris Arfin Bahter SH., telah di Cabut berdasarkan akta Notaris Nomor 17 tanggal 25 Maret 2021 pada Notaris Ni Putu Rediyanti Shinta SH ujar Direktur PT Bumi Palapa, Agus Supriyono, Sabtu 17 April materi yang termuat dalam Akta Pencabutan itu menjelaskan legalitas kedudukan mantan Kepala Cabang PT Bumi Palapa Perkasa di Kabupaten Bima, Sumarno. Yakni, segala tindakan yang mengatasnamakan PT dimaksud dikatakan cacat secara hukum. "Poin-poin yang dimuat dalam Akta Pencabutan menyebutkan, kepala cabang Bumi Palapa Perkasa Yang semula di tunjuk Nama Saudara Sumarno sudah tidak ada lagi. Dengan adanya penerbitan akta pencabutan itu segala aktivitas Sumarno yang mengatasnamakan PT. Bumi palapa Perkasa itu cacat secara hukum," membantah terkait tudingan, yang mengatakan pihaknya telah menyerobot pekerjaan proyek bernilai miliaran itu. Menurutnya, justeru pihaknya yang sangat dirugikan, karena Sumarno dinilai menyerobot pekerjaan tersebut."Perihal pemberitaan yang beredar yang menyebutkan kami PT Bumi Palapa Perkasa yang melakukan penyerobotan pekerjaan Sumarno di DI pelaporado itu sama sekali tidak benar, justru yang benar adalah mereka yang menyerobot pekerjaan saya," PT Bumi Palapa Perkasa tersebut menegaskan, bagaimana mungkin pihaknya dikatakan sebagai penyerobot. Sementara legalitas pekerjaan sudah dikantonginya dan dalam dokumen penting pekerjaan pun tidak disebutkan nama mantan kepala cabang itu."Sangat tidak logis jika PT Bumi Palapa Perkasa dikatakan menyerobot pekerjaan mereka. Sementara di SPPJ, SPK dan SPMK atas nama PT Bumi Pala Perkasa dan nama saya semua' kan gak logis argumentasi mereka," pimpinan utama PT Bumi Palapa Perkasa itu, sebelumnya sudah sering kali menyarankan kepada mantan kepala cabang yang sudah dicabut legalitasnya. Yakni untuk menempuh jalur hukum jika tidak menerima dengan keputusan berdasarkan akta notaris tersebut."Sudah sering kali saya sampaikan dibeberapa pertemuan, saya selalu menegaskan kepada saudara Sumarno apabila saudara keberatan dengan akta pencabutan yang saya terbitkan silahkan mengajukan gugatan secara perdata dan langkah hukum lainnya dan PT Bumi Palapa Perkasa akan mengikuti proses hukumnya," tutupnya. KB-07